DKI Akan Tagih Utang Fasum Pengembang

0
7
Dok. beritajakarta.com

KonsPro (25/1), Jakarta – UNTUK mengatasi persoalan banjir dan pemukiman kumuh di ibu kota, selain merevitalisasi waduk dan membuat sodetan, Pemprov DKI juga terus memperbanyak ruang terbuka hijau (RTH) dan fasilitas umum (fasum) berupa rumah susun (rusun). Termasuk juga di daerah rawan banjir Kelapa Gading. Namun sayangnya dari 13 pengembang yang memiliki bisnis di Kelapa Gading, hanya satu di antara mereka yang sudah mulai menunaikan kewajibannya.

Ketua RW 12 Kelurahan Pegangsaan Dua, Sudirman mengatakan, dari 13 pengembang yang berpatisipasi dalam pembangunan pemukiman di wilayah Kelapa Gading, hanya satu saja yang peduli terhadap pembangunan RTH. Hal itu disampaikannya di sela-sela peresmian taman kota oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara.

“Dari 13 pengembang mengapa hanya Sumarecon Agung Tbk saja yang peduli? Andai dari 13, ada 10 saja yang peduli, saya kira Kelapa Gading menjadi kawasan yang bersih dan bebas dari banjir,” ucapnya, Sabtu (25/1).

Menanggapi hal itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama berjanji akan meminta Walikota Jakarta Utara untuk mendata kewajiban pengembang. Setelah terdata, mereka akan ditagih untuk melaksanakan kewajibannya apakah dalam bentuk membangun rumah susun maupun sarana lainnya. “Pak walikota yang lebih tahu. Akan kita tagih utang-utang pengembang,” ujarnya.

Sementara ini, diakui pria yang kerap disapa Ahok itu, pihaknya sudah mengantongi data sejumlah pengembang yang masih belum menunaikan kewajiban. Namun, untuk dapat menagih, diakui Ahok, pihaknya terkendala aspek hukum yang membutuhkan proses. “Tapi kalau nakal, mereka akan kita diemin tidak dilayani. Bisa saja kita menahan sertifikat layak fungsi gedung mereka,” tegasnya.

Terhadap para pengembang yang dianggap nakal, bahkan Basuki mengatakan berani membeli aset mereka bila tetap ngotot. Karena saat ini, menurutnya Pemprov DKI memiliki anggaran yang cukup untuk membayar aset mereka bila memang dibutuhkan. “Pemprov itu lebih dari konglomerat. Pengembang yang ngeyel-ngeyel, kami beli saja gedungnya sesuai harga pasar,” jelasnya.

Namun demikian, Basuki, tetap berharap para pengusaha dapat bersinergi dengan pemerintah. Karena diakui dirinya, keberadaan perusahaan properti di sisi lain juga memberikan keuntungan pada aspek ekonomi masyarakat. “Kita ingin saling seimbang, properti sangat memungkinkan, mal juga pajaknya baik. Efek pengembangan ekonomi juga baik,” tukasnya. (Berjak)