KonsPro (26/2), SAMARINDA – KETUA Komisi V DPR RI Laurens Bahang Dama menegaskan siap mendukung dan menyukseskan program pembangunan infrastuktur Kaltim, termasuk jalan tol.
Dalam siaran pers Bagian Humas dan Protokol Pemrov Kaltim, Selasa, Laurens mengatakan, Komisi V akan menemui Menteri Kehutanan agar segera memberi izin penggunaan lain di hutan lindung kepada Pemprov Kaltim, sehingga salah satu hambatan pembangunan jalan tol bisa segera diselesaikan.
“Pembangunan jalan tol ini melintasi hutan lindung, tetapi karena manfaatnya untuk kepentingan umum, seharusnya diperbolehkan. Jangan sampai, untuk tambang batu bara atau perkebunan sawit diberikan izin, tetapi izin untuk pembangunan jalan bagi kepentingan umum justru tidak diberikan,” kata Laurens di Kantor Pemkot Balikpapan, usai memimpin pertemuan Komisi V dengan Pemprov Kaltim membahas RUU Jasa Konstruksi pada Senin malam (25/2).
Jalan tol tersebut akan menghubungkan Kota Samarinda dengan Balikpapan maupun Kutai Kartanegara dengan transportasi darat yang lebih cepat.
Dia mengatakan, Kaltim adalah provinsi yang menghasilkan devisa sangat besar bagi negara sehingga wajar jika daerah ini mendapat perhatian yang baik dalam setiap proses pembangunan, termasuk pembangunan infrastruktur dan jalan tol.
“Kaltim ini kan daerah penghasil batu bara, minyak dan gas. Tetapi anehnya, di sini masih banyak kawasan tertinggal,” katanya. Seharusnya pembangunan Kaltim menurut Laurens lebih maju dari daerah lain.
Karena itu, Komisi V akan terus membantu menyelesaikan berbagai kendala yang dihadapi, termasuk hambatan dalam pembangunan jalan tol.
“Saya pikir, semua ini hanya koordinasi antarkementerian saja yang perlu ditingkatkan. Jalan tol misalnya, bermasalah dengan pembebasan lahan di hutan lindung, ini harus dikoordinasikan dengan Kementerian Kehutanan. Karena itu, Komisi V siap melakukan koordinasi kepada Menteri Kehutanan agar izin pengunaan lainnya bisa segera dikeluarkan,” ungkap Laurens.
Infrastuktur jalan yang baik akan sangat membantu akselerasi arus barang, jasa dan orang. Pertumbuhan ekonomi pun menurut dia sudah pasti meningkat. Karena itu, guna mewujudkan itu semua, program pembangunan infrastuktur, baik jalan raya, perhubungan udara, laut dan darat harus berjalan baik.
Dia menambahkan, bukan hanya soal tol, Komisi V juga akan membantu daerah ini mencari solusi, sehingga pembangunan yang lebih merata bisa dinikmati masyarakat Kaltim. Misalnya, Bandara Kaltim harus terkoneksi dengan kabupaten dan kota lainnya di Kaltim. “Kami berharap hal ini akan dibahas di Komisi V secepatnya,” kata Laurens.
Sementara, Gubernur Kaltim, Awang Faroek Ishak mengatakan, dukungan dari Komisi V sangat diperlukan, agar Pemprov Kaltim dapat memberikan bukti nyata kepada masyarakat Kaltim dan masyarakat Indonesia, bahwa Kaltim bisa membangun infrastuktur lebih baik. (Ant.)
