Sengketa Lahan, Putusan MA Harus Pro Rakyat

0
11
Istimewa

KonsPro (4/9), JAKARTA – RATUSAN pemuda dan mahasiswa yang tergabung dalam Poros Pemuda dan Mahasiswa Jakarta melakukan aksi unjuk rasa di kantor Mahkamah Agung (MA), Senin (3/9). Mereka meminta lembaga peradilan tertinggi itu berlaku adil dan pro rakyat dalam memutuskan kasus sengketa lahan antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dengan PT Copylas.

Koordinator Aksi, Jai mengatakan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang menjadi kewajiban pengembang PT Copylas kepada masyarakat harus dikembalikan kepada masyarakat yang diwakili oleh Pemprov DKI Jakarta.

“Fasos-Fasum itu digunakan untuk pembangunan jalan tol Jakarta Outer Ring Road West 2. PT Copylas sebagai pengembang mempunyai kewajibkan untuk memberikan fasilitas itu kepada masyarakat dan Pemprov DKI,” ujar Jai dalam orasinya di Gedung MA, Jakarta Pusat, Senin (3/9).

Seperti diketahui, PT Copylas selaku pengembang dari Puri Botinecal Garden Joglo, Jakarta Barat pada tahun 1997 baru memberikan stengah dari yang dijanjikan untuk Fasos dan Fasum. Dalam audit BPKP 2010 lahan tersebut seharusnya diserahkan kepada Pemprov DKI. “Faktanya PT Copylas tidak menunjukkan itikad baik, sehingga pembebasan lahan JORR W2 yang melewati lahan Copylas yang harusnya menjadi fasos-fasum diklaim kembali oleh PT Copylas,” tegasnya.

Sebelumnya, dalam putusan di PN Jakarta Barat, PT Copylas memanangkan sengketa tersebut, sehingga menerima konsinyasi dari Kementerian Pekerjaan Umum sebesar 187 miliar rupiah, sebelum ada keputusan yang berkekuatan hukum tetap.

Tapi dana tersebut telah diserahkan dua tahap, pertama senilai 112 miliar rupiah untuk 26 bidang dan 74 miliar rupiah untuk 25 bidang. “Kami curiga, ada permainan dalam putusan PN Jakbar. Ini tentu merugikan warga,” tegasnya.

Dalam aksinya, massa membawa spanduk kecaman terhadap PT Copylas. Spanduk tersebut antara lain bertuliskan, “Jangan kecewakan kami”. “Kami akan pertahankan aset Jakarta sampai darah pengahabisan”.  “Copylas ingkar janji harus dihukum”. “Jangan biarakan developer hitam ambil hak warga Jakarta”. “MA benteng terakhir keadilan, MA harus lindungi aset Pemprov DKI”. (BerJak)