Protes Salah Alamat atas Penyimpangan Pemilikan Rusunami

0
13
Erlan Kallo, Pemimpin Redaksi

KonsPro (27/7) – BEBERAPA  bulan lalu, ratusan anggota sebuah organisasi kepemudaan mendemo salah satu rumah susun bersubsidi di daerah Jakarta Utara. Atas nama rakyat kecil MBR (masyarakat berpenghasilan rendah), Organisasi kepemudaan tersebut memprotes adanya indikasi penyimpangan sasaran peruntukan hunian dengan menyalahkan pengelola (badan pengelola) di Rusunami Bersubsidi tersebut.

Dalam pernyataan sikapnya, mereka menyatakan keberadaan rusunami bersubsidi itu telah menimbulkan sederetan masalah. Pengelola rusunami tersebut juga ditidung kurang “peka” terhadap masyarakat sekitar (tanpa menjelaskan “kepekaan” seperti apa yang dimaksud).

Kalau dibaca secara seksama, dalam selembar pernyataan sikapnya, setidaknya terdapat tiga point utama yang diprotes ormas tersebut. Pertama, masalah peruntukan rusunami bersubsidi yang tidak tepat sasaran. Kedua, kemacetan yang ditimbulkan oleh kendaraan (mobil) para penghuni yang sebagian besar bermobil parkir meluber hingga jalan raya, dan mengakibatkan kemacetan. Dan ketiga, sikap pengelola dalam hal ini petugas security yang dianggap arogan terhadap para demonstran.

Secara umum, apa yang disuarakan oleh ormas ini merupakan problem utama sebagian besar rusunami di Indonesia, dimana pemerintah sendiri (Kemenpera) telah mengakui bahwa “Program Pembangunan  Seribu Merana Rumah Susun” untuk MBR sudah Gatot alias Gagal Total. Dan lebih dari setahun ini program yang sarat pencitraan ini sudah tak pernah lagi terdengar.

Protes ke Kemenpera

Namun tuntutan itu menjadi ganjil, saat dari dua point pertama, ormas tersebut juga menyalahkan pengelola seakan membiarkan banyaknya masyarakat mampu memiliki rusunami itu. Dengan kasat mata dapat dilihat dari sebagian besar penghuni memiliki mobil. Padahal dalam peraturan, untuk rusunami pemerintah tidak mewajibkan pelaku pembangunan (developer) menyediakan lahan parkir untuk mobil, tetapi minimal menyediakan lahan parkir untuk sepeda motor di rusunami yang dibangun.

Ganjil karena yang menentukan pembeli rusunami itu bukanlah wewenang dari pengelola. Sepatutnya diketahui bahwa yang menyeleksi pembeli yang berhak atas rusunami itu adalah pengembang dan pihak bank dengan pengawasan Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera), dan tidak ada hubungannya dengan pengelola.

Badan pengelola ibarat pembantu rumah tangga yang dipekerjaan untuk mengurusi atau merawat bangunan. Badan Pengelola bekerja sesuai apa yang diperintahkan oleh PPPSRS (Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun) sebagai wadah tertinggi yang berwenang mengatur kehidupan di rumah susun.

Sehingga dalam kasus banyaknya “penghuni bermobil” di Rusunami Bersubsidi jelas bukanlah urusan Badan Pengelola. Lagi pula tidak etis kalau ada “pembantu rumah tangga” (badan pengelola) yang mempermasalahkan keberadaan mobil majikan-majikannya (pemilik/penghuni).

Protes-protes itu lebih tepat bila ditujukan kepada  pelaku pembangunan dan pihak bank. Bagaimana prosedur mereka dalam menyeleksi pembeli yang berhak? Akan sangat tepat lagi kalau ormas kepemudaan tersebut datang berbondong-bodong ke kantor Kemenpera meminta pertanggungjawaban atas kelalaian kementerian ini dalam mengurus tugas pokok (menyediakan tempat tinggi untuk rakyat kurang mampu).

Karena disamping berwenang menetapkan Peraturan  Pemerintah dan Peraturan Menteri, Kemenpera juga tidak boleh lepas tangan untuk mengawasi kelompok sasaran yang berhak terhadap kepemilikan Rusunami Bersubsidi. Selain itu, pihak pelaku pembangunan tidak dapat disalahkan sepenuhnya. Kalau secara dokumen pembeli memenuhi syarat pasti akan segera diproses, karena dalam membangun rumah susun kecepatan menjual adalah kunci sukses. Dan sebaliknya, penjualan yang lambat dapat membuat pelaku pembangunan rugi besar.

“Uang bubar”

Terlepas dari keanehan-keanehan protes yang salah alamat itu, hal yang lebih mengejutkan saya, ketika demonstrasi yang diwarnai teriakan-teriakan dan hujatan ke pengelola telah berlangsung sekitar dua jam tanpa ada tanda-tanda pengelola  merespon tuntutannya, terdengar rumor para pemimpin pendemo sedang bernegosiasi.

Untuk membubarkan diri, mereka minta “uang bubar”. Awalnya saya tidak mengerti apa itu “uang bubar”. Karena sejak saya jadi aktivis mahasiswa hingga wartawan yang sering meliput demonstrasi belum pernah mendengar “uang bubar”. Ini merupakan kosa kata baru bagi saya. Setelah mencari info sana sini, akhirnya saya tahu yang dimaksud. “Uang bubar” itu adalah uang kompensasi yang harus diberikan pengelola agar demonstarsi atas nama MBR itu membubarkan diri secara terbit.

Dan yang paling mencengangkan, konon kabarnya “uang bubar” itu merupakan upaya terakhir setelah negosiasi permintaan ormas tersebut atas 2 unit rusun dan 1 kios di cuekin  oleh pengelola. (Erlan Kallo, Pemerhatian Rumah Susun)