Desain Rusunawa Akan Distandarisasi

0
8
Ilustrasi: tembi.org

 

 

KonsPro (23/2) JAKARTA – DESAIN  bangunan rumah susun sewa (Rusunawa) yang dibuat oleh Kementerian Perumahan Rakyat ke depan akan distandasrisasi. Rusunawa tersebut nantinya hanya akan memiliki tinggi maksimal tiga lantai sehingga dapat meningkatkan animo masyarakat untuk tinggal di hunian vertikal tersebut.

“Kemenpera akan membuat standar tentang desain bangunan Rusunawa. Jika dulu tingginya lima lantai, ke depan bangunan Rusunawa maksimal tiga lantai,” ujar Menpera Djan Faridz dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI di Jakarta, Kamis (23/2).

 

Menurut Djan Faridz, Kemenpera akan melakukan penyederhanaan desain Rusunawa dan pondasinya akan disesuaikan dengan stigma tanah rata-rata. Melalui desain tersebut, diharapkan animo masyarakat untuk Rusunawa akan semakin tinggi serta tingkat kepenghuniannya lebih baik.

 

“Rusunawa yang dibangun selama ini memiliki ketinggian lima lantai, akan tetapi pada kenyataannya lantai empat dan lima tidak dipakai. Oleh karena itu, kami akan membangunnya dengan komposisi tingkat dua dan tiga. Sehingga diharapkan animo masyarakat akan tinggi, kepenghuniannya lebih baik,” ujarnya.

Pada kesempatan tersebut, Menpera Djan Faridz juga membantah terhentinya program Rusunawa. Menurutnya, program Rusunawa masih tetap berjalan. Hanya saja, karena terkendala desain tidak standar, setiap pembangunan Rusunawa harus mengundang konsultan struktur serta desainer bangunan.

Selain itu, Menpera Djan Faridz mengaku, pelelangan manajemen konstruksi juga memakan waktu yang cukup lama. Untuk itu, agar proses lelang Rusunawa dapat berjalan baik dan cepat, Kemenpera akan mengkombinasikan sistem lelang dengan E-procurement (sistem lelang secara elektronik) serta mengundang kehadiran asosiasi kontraktor agar mereka dapat mengetahui pekerjaan apa yang harus dilakukan.

“Kami juga akan melibatkan Kadin, Gapensi daerah serta asosiasi kontraktor dalam proses lelang. Jadi kontraktor daerah dapat mengatahui program perumahan di daerah,” katanya.

Kemenpera, imbuhnya, juga akan menggandeng masyarakat sebagai penerima manfaat serta pemerintah daerah setempat sebagai pengawas.Jika hasil pembangunannya dirasa kurang memuaskan, mereka bisa melakukan komplain langsung kepada kontraktor yang bersangkutan.

“Untuk pengawasannya sendiri kami akan melibatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mengurusi masalah perumahan rakyat,” tandasnya. (Kemenpera)