Raperda RTRW Ditargetkan Rampung Maret

0
8
Foto: beritajakarta.com

KonsPro (17/02) JAKARTA – PEMERINTAH  Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menargetkan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) DKI Jakarta 2010-2030 akan rampung bulan Maret 2011. Saat ini, pembahasan Raperda RTRW masih dalam tahap penyerapan aspirasi masyarakat oleh Badan Legislasi Daerah (Balegda) DPRD DKI Jakarta. Raperda RTRW DKI Jakarta ini merupakan kebijakan Pemprov DKI Jakarta dalam menata ruang kota yang masih bersifat makro. Di dalam RTRW tersebut memuat dua hal yakni pola ruang dan struktur ruang kota. Karena masih bersifat makro, RTRW harus dijabarkan ke dalam Perda Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) tingkat kecamatan agar bisa menjadi aturan bagi penerbitan izin pembangunan di kota Jakarta.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta, Sarwo Handayani, mengatakan, RTRW DKI Jakarta 2010-2030, telah mengacu pada sejumlah regulasi terbaru yang berhubungan dengan Kota Jakarta. Diantaranya Undang Undang-Undang  Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur (Jabodetabekpunjur).

Menurutnya, muatan RTRW juga merespon berbagai permasalahan strategis pada saat ini dan masa mendatang. Antara lain mengenai kebijakan transportasi yang terdiri atas transportasi umum massal, pengembangan jaringan jalan, dan penerapan manajemen transportasi.

Pengembangan angkutan umum massal terdiri dari tiga yakni berbasis rel, jalan raya, dan air. Angkutan massal berbasis rel kereta api, mass rapid transit (MRT), light rail transit (LRT) seperti monorel. Sementara angkutan umum massal berbasis jalan raya antara lain busway, dan bus pengumpan (feeder). Dan angkutan umum massal berbasis air yakni water way yang diarahkan untuk menghubungkan antar pulau di Kepulauan Seribu.

Selain itu, permasalahan pengembangan jaringan jalan dilaksanakan dengan menambah jalan arteri, kolektor, dan jalan lingkungan baik jalan sebidang maupun jalan layang. Juga membangun jalan terobosan dan mengembangkan tol dalam kota. Guna membatasi penggunaan kendaraan pribadi, selain metode three in one yang sudah dilakukan saat ini, metode electronic road pricing (ERP) juga akan diberlakukan di daerah rawan kemacetan.

“Sektor strategis lain yang diarahkan dalam RTRW DKI Jakarta 2010-2030 adalah pengendalian banjir yang menjadi bagian dari sistem prasarana sumber daya air, utilitas seperti drainase, limbah cair dan padat, energi, telekomunikasi dan air bersih serta perumahan dan pemukiman. Lalu, penyediaan dan pemanfaatan RTH, kenaikan muka laut, peningkatan kualitas wajah kota, dan penurunan permukaan tanah,” ujarnya, Rabu (16/2).

Disusun juga antisipasi kenaikan muka laut dan penurunan permukaan tanah dengan mengembangkan tanggul laut raksasa. Pembangunan tanggul laut raksasa (giant sea wall) ini akan terpadu dengan reklamasi pantai utara Jakarta.

Dari isu-isu strategis tersebut, lanjut Sarwo, Pemprov DKI Jakarta juga memperoleh masukan dari berbagai sektor antara lain ekonomi, sosial, danlingkungan hidup, dibuatlah kajian akademis yang komprehensif. Pemprov DKI Jakarta telah melakukan roadshow ke daerah-daerah penyangga untuk mensosialisasikan kajian akademis RTRW tersebut, juga sosialisasi lewat media cetak maupun elektronik.

Terkait adanya isu yang menyatakan berlarut-larutnya pembahasan Raperda RTRW karena adanya intervensi dari pengusaha/pengembang, Sarwo menegaskan bahwa tudingan itu tidak berdasar. Proses pembahasan RTRW DKI Jakarta 2010-2030, tidak dilakukan mendadak, tetapi prosesnya telah berlangsung lama. Penyusunan rencana RTRW DKI Jakarta 2010-2030 dilakukan sejak dilakukannya evaluasi RTRW DKI Jakarta 1990-2010 pada tahun 2005.

“Jadi RTRW 2010-2030 ini telah direncanakan dengan matang dan proses yang cukup lama. Jadi kalau dikatakan ada pesanan dari pihak-pihak tertentu, saya kira tidak demikian. Dalam pembuatan RTRW tidak dimungkinan adanya intervensi pihak luar karena RTRW hanya menyangkut soal kebijakan makro. RTRW tidak bicara detail lokasi,” bebernya.

Ketua Kelompok Studi Arsitektur Lansekap Indonesia (Kesali), Nirwono Joga, mendesak aturan baru tentang RTRW DKI Jakarta untuk 20 tahun ke depan harus segera disahkan, mengingat itu landasan utama pembangunan kota Jakarta. “Isi dari aturan tersebut menyangkut data akurat mengenai, peta rawan bencana seperti wilayah yang terancam rob, banjir, penurunan tanah, intrusi air laut, rawan kebakaran, dan gempa,” kata Nirwono. (BerJak)