BTN Bidik KPR MBR 129 Ribu Unit

0
8

KonsPro (11/02) JAKARTA – PT Bank Tabungan Negara (BTN) Tbk membidik penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sebesar 120 ribu unit tahun ini.

“Jika memungkinkan akan ditingkatkan di atas 120 ribu unit, tergantung suplai yang ada,” kata Direktur Bank BTN Tbk, Saut Pardede, kepada pers usai Diskusi BTN Expo bertema “UU Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP)” di Jakarta, Kamis.

 

Saut menjelaskan, untuk mendukung target itu, BTN untuk tahun ini sudah mengalokasikan dana KPR mencapai Rp26 triliun atau tumbuh 30 persen dibanding pada tahun lalu sebesar Rp20 triliun.

 

“Kami berharap situasi makro dan mikro ekonomi makin sejuk, terutama setelah terbitnya UU PKP dan jika ada keberatan dari pekau seperti developer seyogyanya pemerintah segera mengakomodir dalam peraturan pemerintah,” katanya.

Secara makro ekonomi, tegasnya, BTN optimis pertumbuhan sektor properti tumbuh 30 persen, khususnya untuk MBR.

Sementara secara mikro, kata Saut, seharusnya pihak terkait segera turun ke lapangan, misalnya dalam mengatasi persoalan BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan).

“Badan Pertanahan Nasional hendaknya segera ke lapangan untuk menjelaskan bahwa daerah yang belum memiliki perda BPHTB, sesuai Peraturan Menteri Keuangan, bisa gratis dan cukup dengan PPJB (Perjanjian Pengikatan Jual Beli) sudah bisa ngurus AJB (Akte Jual Beli),” katanya.

Sementara itu, persoalan mikro lainnya, menurut Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Edy Ganefo adalah UU PKP masih mengganjal bagi pengembang MBR.

Contohnya, pengembang dilarang menerima pembayaran dari konsumen hingga 80 persen bila rumah belum jadi.

“Tipe rumah terkecil yang dibangun untuk Rumah Sejahtera Tapak adalah tipe 36. Sementara, untuk rusunami luasan per unit bisa di bawah itu. Ini kan cukup merepotkan pengembang MBR,” katanya.

Edy juga menyebutkan, masalah lain yang krusial dihadapi pengembang adalah perijinan. “Kalau bisa, ijin untuk rumah MBR itu hendaknya digartiskan dan pemda-pemda bisa membuat perijinan terpadu satu pintu,” katanya.

Sementara terkait dengan minimnya perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Edy berharap, kementerian terkait membuat Surat Keputusan Bersama (SKB) agar persoalan itu, bisa lebih cepat.

“Perda RTRW ini juga strategis karena terkait dengan kepastian usaha. Pengembang tidak akan mau membangun jika tidak ada kepastian hukum terkait dengan zonasi lahan sesuai RTRW yang ada,” kata Edy.

Saut dan Edy sepakat, sebenarnya tanggung jawab sektor ini sesuai UU PKP ada di pemerintah daerah.

“Jadi, seharusnya pemda yang ambil peran. Jika sektor ini tumbuh maka pertumbuhan ekonomi di suatu kawasan juga akan terimbas,” kata Saut.

PSO Perumnas

Pada kesempatan itu, Direktur Pemasaran Perum Perumas, Teddy Robinson S. menyatakan, pihaknya tahun ini telah mengajukan dana public servise obligation kepada pemerintah sebesar Rp400 miliar.

“Ini untuk subsidi selisih harga rumah normal dengan harga rumah yang diminta pemerintah,” katanya.

Besaran PSO itu, diproyeksikan untuk 20.650 unit rumah sejahtera tapak di seluruh Indonesia.

“Per rumah akan mendapat subsidi Rp20 juta, tetapi nilainya mungkin masih fluktuatif karena penetapannya akan ditentukan oleh pemerintah. Kami masih menunggunya,” katanya.

Hal ini, tambahnya, untuk pertama kali tahun ini karena Perumnas telah menargetkan dapat membangun rumah sejahtera tapak 50 ribu unit. (Ant.)