FLPP Menghemat APBN Rp. 21 Triliun

0
14

KonsPro (26/10) – MENTERI Negara Perumahan Rakyat (Menpera) Suharso Monoarfa optimis program kebijakan  Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang menjadi salah satu program Kementerian Perumahan Rakyat mampu menghemat APBN selama lima tahun ke depan sekitar Rp 21 Triliun. Selain itu, FLPP diharapkan juga mampu memerangi suku bunga tinggi yang ada saat ini serta membantu penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). “Saya sangat senang program kebijakan FLPP ini bisa dijalankan dan terakumulasi dana yang cukup besar dalam membantu penyediaan rumah bagi MBR. Kalau dihitung-hitung, FLPP ini juga mampu menghemat APBN sebesar Rp 21 T hingga 2014 mendatang,” ujar Menpera saat memberikan sambutan pada kegiatan Penandatanganan Kerjasama Operasional (PKO) Antara Kemenpera dengan PT BNI (Persero) Tbk dan Unit Usaha Syariah dalam rangka Pengadaan Perumahan Melalui FLPP KPR Sejahtera Tapak dan KPR Sejahtera Susun di Ruang Prambanan, Kantor Kemenpera, Jakarta, Senin (25/10).

Dalam kegiatan itu,Penandatanganan Kerjasama Operasional (PKO) dilaksanakan oleh Deputi Menpera Bidang Pembiayaan Tito Murbaintoro dengan Dirut Bank BNI Gatot Murdiantoro Suwondo disaksikan Menpera Suharso Monoarfa. Selain itu juga ditandatangani PKO antara Kepala Pusat Pembiayaan Kemenpera Didik Sunardi  dengan Direktur Konsumen dan Ritel Bank BNI Darmadi Sutanto serta Direktur Housing and Commercial Banking Unit Usaha Syariah Bank BTN Purwadi.

Menpera Suhaso Monoarfa menerangkan, dirinya berharap lembaga keuangan lain selain Bank BNI serta Bank BTN yang dapat ikut serta dalam FLPP. Pasalnya dengan FLPP, dana yang terkumpul akan bergulir serta dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk memperoleh rumah dengan harga yang terjangkau.

“Saya harap Bapertarum PNS, Jamsostek, Asabri serta YKPP dan lembaga keuangan lainnya juga bisa ikut serta dalam FLPP ini,” harapnya.

Lebih lanjut, Menpera menyatakan, berdasarkan perhitungan yang dilakukannya FLPP ini akan mengumpulkan dana dana sebesar Rp 100 Triliun dalam enam atau tujuh tahun mendatang. Apabila hal itu terwujud, maka FLPP ini tidak hanya digunakan untuk pembiayaan perumahan saja. Akan tetapi juga bisa ditawarkan untuk pembangunan infrastruktur serta akses masyarakat dalam perumahan.

Suharso juga menambahkan, FLPP ini tidak akan membebani APBN tetapi malah menghemat APBN yang ada. Sebab anggaran Kemenpera sebesar Rp 2,6 T dipindahkan dari pos anggaran belanja ke pos pembiayaan.  Selain itu, FLPP juga akan memberikan manfaat yang cukup besar bagi MBR karena bantuan yang diberikan ke masyarakat juga semakin besar serta jangka waktu angsuran KPR cukup panjang yakni sekitar 15 tahun. (Humas Kemenpera)